MATERI KB

KELUARGA BERENCANA

 

411234 – (35).

 

 

 

BAB XII KELUARGA BERENCANA

 

 

  1. PENDAHULUAN

 

Tujuan utama pelaksanaan keluarga berencana dalam Repe- lita I adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan ke­sejahteraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan keluarga beren-  cana diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi ke­mampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf kehi-  dupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih me­ningkat.

Program keluarga berencana dilaksanakan atas dasar suka- rela serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan moral Pancasila. Dengan demikian maka bimbingan, pendidik-   an serta pengarahan amat diperlukan agar masyarakat dengan kesadarannya sendiri dapat menghargai dan, menerima pola keluarga kecil sebagai salah satu langkah utama untuk me­ningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu pelaksa-naan program keluarga berencana tidak hanya menyangkut masalah tehnis medis semata-mata, melainkan meliputi ber-  bagai segi penting lainnya dalam tata hidup dan kehidupan masyarakat.

Organisasi pelaksanaan keluarga berencana dalam Repelita I mengalami perkembangan-perkembangan. Kegiatan secara ter­organisir mulai dirintis dengan didirikannya Perkumpulan Ke­luarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 1957. Akan    tetapi barulah sejak tahun 1968 dengan dibentuknya Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), kegiatan keluarga

 

 

berencana telah ditingkatkan menjadi suatu program nasio-  nal. Sesuai dengan perkembangan pelaksanaan keluarga be­rencana, dibutuhkan (penyempurnaan organisasi, sehingga dalam tahun 1970 LKBN telah dirubah menjadi Badan Koor­dinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selanjutnya dalam Repelita I terus dilakukan usaha-usaha penyempurnaan organisasi BKKBN.

Untuk lebih mengembangkan pelaksanaan program keluarga berencana dalam Repelita I telah dimanfaatkan pula berbagai bantuan luar negeri yang serasi dengan pola kebijaksanaan nasional untuk program keluarga berencana.

Selama masa Repelita I pelaksanaan program keluarga be­rencana di pusatkan di daerah Jawa dan Bali. Di daerah- daerah tersebut terdapat situasi kepadatan penduduk yang relatif lebih kritis keadaannya dibandingkan dengan daerah­daerah lainnya di Indonesia. Walaupun demikian ternyata bahwa di beberapa daerah di luar Jawa dan Bali selama masa Repelita I telah dirintis pula usaha pelaksanaan keluarga be­rencana oleh pelbagai organisasi kemasyarakatan serta Peme­rintah Daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan program keluarga berencana dalam Repelita I terutama meliputi kegiatan penerangan dan motivasi, pelayanan medis, pendidikan dan latihan, pengembangan logistik, penca­tatan dan pelaporan serta penelitian dan penilaian kegiatan keluarga berencana.

 

II.     PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERKEMBANG-   AN HASIL YANG DICAPAI

1.     Penerangan dan motivasi

Penerangan dan motivasi keluarga berencana dalam Repe-  lita I terutama ditujukan untuk memberikan penerangan se-luas-luasnya kepada masyarakat tentang terdapatnya kemung­kinan  bagi mereka untuk melaksanakan perencanaan keluarga.

 

Hal ini dilakukan baik melalui Penerangan umum, penerangan kelompok, penyuluhan wawan-muka, maupun melalui pendidik- an kependudukan.

  1. a.        Penerangan umum.

Penerangan yang bersifat umum dilakukan terutama melalui surat-surat kabar, majalah, kantor berita, siaran radio, TVRI,   lagu-lagu populer keluarga berencana, pembuatan film cerita     dan dokumenter tentang keluarga berencana, penerbitan-pener­bitan, spanduk-spanduk, papan bergambar, stempel pos pada surat-surat, perangko keluarga berencana dan lambang kelu-    arga berencana pada mata uang logam.

  1. b.        Penerangan kelompok.

Penerangan kelompok terutama dilakukan melalui bantuan yang diberikan kepada seminar/raker/pertemuan berbagai ke­lompok masyarakat serta mengirimkan tenaga-tenaga pene- rangan untuk melakukan pendekatan terhadap berbagai kelom-pok khusus masyarakat di daerah-daerah tertentu. Da1am  rangka ini telah dilakukan pendekatan terhadap golongan-golongan “berpengaruh” dalam masyarakat yang diharapkan   tidak hanya akan menjadi penghubung dan penyebar gagasan keluarga berencana, akan tetapi diharapkan menjadi “orang contoh” dalam pelaksanaan keluarga berencana. Untuk itu  selama Repelita I telah dilakukan pendekatan secara khusus terhadap pemimpin-pemimpin masyarakat, alim ulama, organi-sasi karyawan swasta dan pemerintah, organisasi pemuda, pe-lajar, cendekiawan, kalangan Angkatan Bersenjata, usahawan  dan lain sebagainya.

  1. c.        Penyuluhan wawan-muka.

Perhatian yang telah timbul dari kalangan masyarakat ter­hadap program keluarga berencana segera membutuhkan penggarapan yang lebih bersifat perorangan agar kesadaran

 

yang telah berkembang tersebut dapat tumbuh menjadi tin- dakan melaksanakan keluarga berencana. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan wawan-muka baik berupa pendekatan  secara langsung kepada calon akseptor maupun kepada mereka yang telah menjadi akseptor. Dengan demikian diharapkan jumlah akseptor baru terus bertambah dan bersamaan dengan  itu kelangsungan akseptor yang telah ada dapat terus diper­tahankan. Kegiatan penyuluhan wawan-muka tersebut untuk sebagian besar dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Oleh karena itu selama Repelita I jumlah tenaga PLKB terus ditingkatkan. Dalam tahun 1969/70 dan tahun 1970/71 belum terdapat tenaga PLKB yang terorganisir. Sejak tahun 1971/72 telah tercatat 1.930 orang tenaga PLKB, kemudian dalam tahun 1972/73 terdapat tambahan 3.774 orang dan kemudian dalam tahun 1973/74 tercatat PLKB baru sejum- lah 5.969 orang (Tabel XII — 1).

TABEL XII — 1

TAMBAHAN JUMLAH SETIAP TAHUN PERSONALIA
PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
(PLKB) DI JAWA DAN BALI

1969/70 1973/74    

R   E

P    E   L I   T   A

I

 

1969/70 1970/71

1971/72 1972/73

1973/74

JUMLAH

1. PLKB                  —          —

1.930

3.774

5.969

11.673

2. PIMPINAN           —          —

KELOMPOK         —         —

203

715

1.202

2.120

3. PENGAWAS        —           —

64

108

 125

297

4. KOORDINA‑

TOR                    —          —

 

23

21

44

d.   Pendidikan kependudukan.

Pendidikan kependudukan ditujukan untuk mengembangkan pengertian tentang hubungan rasionil antara perkembangan

 

jumlah penduduk (manusia) dan perkembangan sumber-sumber kehidupan yang terdapat di sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan baik melalui pendidikan di dalam sekolah maupun pendidikan    di luar sekolah.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan kependudukan secara ter­organisir mulai dilaksanakan sejak tahun 1971/72. Langkah ini dirintis melalui seminar dan loka karya untuk mendapatkan pengarahan dan cara pendekatan yang tepat untuk masyara-    kat Indonesia. Selama masa Repelita I telah dapat diselesaikan penyusunan bahan-bahan pelajaran pendidikan kependudukan dan telah dapat dirumuskan 26 bahan pelajaran dari 26 judul.

2.     Pelayanan medis keluarga berencana.

Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan keluarga berencana segera membutuhkan tersedianya sarana pelayanan agar mereka mendapatkan kesempatan sebaik-baik-nya untuk melaksanakan keluarga berencana. Sarana utama untuk melayani pelaksanaan keluarga berencana adalah terse­dianya klinik-klinik keluarga berencana yang dengan mudah dapat dicapai oleh masyarakat banyak.

Di samping memberikan pelayanan untuk pelaksanaan ke­luarga berencana, klinik-klinik tersebut sekaligus memberikan pelayanan pula untuk meningkatkan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak. Dalam rangka kegiatan ini tercakup pula kegiat-   an untuk perbaikan gizi. Dengan demikian klinik-klinik     keluarga berencana pada hakekatnya sekaligus merupakan sarana utama pula bagi peningkatan kesejahteraan rakyat      pada umumnya.

Klinik keluarga berencana pada dasarnya adalah Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) yang memberikan pela-   yanan keluarga berencana dan pada umumnya diintegrasikan     ke dalam Puskesmas. Penyelenggaraan klinik tersebut dilaku-  kan oleh unit-unit pelaksana seperti Departemen Kesehatan, Angkatan Bersenjata, Muhammadiyah, Dewan Gereja Indone‑

 

sia, perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Jumlah klinik keluarga berencana terus berkembang selama Repelita I. Apa-  bila dalam tahun 1969/70 hanya terdapat 727 klinik keluarga berencana maka pada tahun terakhir Repelita I (1973/74)   jumlah tersebut telah meningkat menjadi 2.235 buah (Tabel XII-2).

  TABEL XII — 2

JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA MENURUT STATUS DI JAWA DAN BALI

   1969/70 — 1973/74

  R     E     P E     L     I  T    A    I  
 

                                    1969/70                                         1970/71

  1971/72

1972/73

1973/74
1. Dep. Kes.                                   —              —

 1.564

1.786

1.838

2. ABRI                                          —              —

148

158

187

3. Instansi Pemerin‑      
tahan lain                                  —              —

44

41

42

 4.  Swasta                                       —            —

105

152

168

  TOTAL         727*)      1.465*)     1.861

 2.137

2.235

Catatan: *)  Belum ada perincian menurut status.

Perkembangan jumlah klinik tersebut membutuhkan penam­bahan tenaga yang dapat melayani masyarakat dengan sebaik­baiknya. Dalam rangka ini jumlah tenaga dokter yang melayani keluarga berencana (Jawa-Bali) telah bertambah jumlahnya     dari 421 orang dalam tahun 1969/70 menjadi 1.186 orang dalam tahun terakhir Repelita I (1973/74). Demikian pula halnya de-ngan tenaga bidan yang melayani keluarga berencana. Dalam tahun 1969/70 baru tercatat 855 orang bidan yang melayani klinik keluarga berencana. Namun pada tahun terakhir Repe-   lita I (1973/74) untuk daerah Jawa dan Bali telah tercatat 2.241 orang tenaga bidan pada klinik keluarga berencana. Peningkat-  an jumlah tenaga yang melayani klinik keluarga berencana tersebut juga berlaku bagi tenaga pembantu bidan dan tenaga administrasi (Tabel XII — 3) .

 

GRAFIK XII – I

JUMLAH KLINIKKELUARGA BERENCANA DI JAWA-DAN BALI

1969/70 – 1973/74

 

 

 

TABEL XII — 3
JUMLAH PERSONALIA KLINIK KELUARGA BEREN‑

CANA MENURUT KATEGORI DI JAWA DAN BALI
1969/70— 1973/74

Personalia

R

E    P   E L    I     T A      I  
 

 

1970/71

 

 

1971/72

1972/73  

 

1973/74

Klinik

1969/70

1. Dokter

421

 556

791

   883

   1.186
2. Bidan 855 1.678

1.678

  1.776    2.241
3. Pembantu Bidan

524

580

 605

  1.143    1.959
4. Tenaga Administrasi

*)

322

1.275

  1.646    1.970
Catatan :          

*)   Dalam tahun 1969/70 pekerjaan administrasi klinik dirangkap oleh pembantu bidan.

Bagi daerah yang agak terpencil sehingga penduduknya tidak dapat dicapai oleh klinik keluarga berencana, pelayanan dila­kukan oleh Team Medis Keliling Keluarga Berencana. Selama masa Repelita I telah dikembangkan 89 buah Team Medis Ke-liling Keluarga Berencana yang tersebar di daerah Jawa dan    Bali.

Sementara itu kepada ibu yang baru melahirkan di rumah sakit, atau klinik bersalin, dilakukan “pendekatan khusus”. Pendekatan ini dimaksudkan agar ibu yang baru melahirkan tersebut dapat memperoleh pelayanan langsung pada waktu-  nya. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 1969 meliputi 6 buah   klinik di Jakarta dan Bandung. Sejak tahun 1971 kegiatan ini diperluas ke daerah lainnya di Jawa, Bali dan Sumatera sehing-     ga seluruhnya meliputi 26 buah rumah sakit.

Kecuali itu terhadap ibu-ibu yang melahirkan di luar rumah sakit (klinik bersalin), misalnya melahirkan di rumah sendiri, dilakukan pula “pendekatan khusus”, sehingga ibu yang ber-

 

 

sangkutan langsung memperoleh pelayanan keluarga beren-   cana pada waktunya. Konsep pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana sesudah melahirkan di luar rumah sakit tersebut telah diselesaikan perumusannya pada akhir Repelita      I (1973/74).

3.   Pendidikan dan latihan keluarga berencana.

Kegiatan pendidikan dan latihan keluarga berencana selama masa Repelita I terutama meliputi usaha-usaha dalam lapangan sebagai berikut:

  1. Pengembangan sarana pusat-pusat latihan (termasuk per­alatan pengajar).
  2. Pengembangan tenaga-tenaga pelatih keluarga berencana.
  3. Penyediaan buku pedoman.
  4. Pembakuan kurikulum latihan keluarga berencana.
  5. Pembinaan sistim latihan.
    1. Integrasi kurikulum keluarga berencana pada universitas   dan berbagai lembaga pendidikan lainnya.

Kegiatan latihan untuk keluarga berencana selama Repelita I meliputi pelbagai jenis tenaga, antara lain dokter, bidan, pera- wat, petugas lapangan keluarga berencana, pekerja sosial, pe­tugas penerangan, dukun dan pelbagai jenis tenaga lainnya. Selama masa Repelita I telah berhasil diberikan latihan kelu-   arga berencana bagi 40.752 orang yang terdiri dari para petu-   gas dari berbagai lapangan (Tabel XII — 4).

 

4.     Logistik.

Kegiatan di lapangan logistik keluarga berencana merupakan kegiatan penunjang dalam pelbagai bidang yang amat mem­pengaruhi berhasilnya pelaksanaan program keluarga beren-  cana secara keseluruhan. Hal ini meliputi penyediaan alat kon­trasepsi, fasilitas kerja, sarana angkutan dan lain sebagainya.

 

TABEL XII — 4

JUMLAH TENAGA-TENAGA YANG MENDAPAT LATIHAN                             KELUARGA BERENCANA                                                                                  1969/70 — 1973/74

KATEGORI TENAGA   R E P E L I T A I  
K.B.

1969/70

1970/71

1971/72

1972/73 1973/74  JUMLAH

1.  Dokter KB

251

434

274

272

249

1.480
2.  Bidan/Pembantu

585

614

588

1.298 1.608 4.693
Bidan KB

3.  P.L.K B     Pimpinan

172

293

3.304 3.541 4.273 11.583
  kelompok, Pengawas

dan Koordinator

(PLKB).

4.  Petugas   Pencatatan

 

 

 

 

 

 

2.042

716

1.386 4.144
 dan Pelaporan.

5.  Petugas Penerangan

216

42

3.012

162

2.312 5.744
6.  Dukun Keluarga Be-       —       —

   —

10.965

   —

10.965
  rencana

7.  Lain-lain petugas*)

337

1.231

285

78

186

2.117
J u m l a h :

1.561

2.614

9.505 17.032 10.014 40.726

Catatan:  K B.     = Keluarga Berencana

P L KB             = Petugas Lapangan Keluarga Berencana

*)  Meliputi:  Perawat, Petugas Sosial, Petugas Logistik, Administrator      Pusat dan Daerah, Petugas Penelitian dan Pelatih.

 

Keadaan penyediaan obat/alat kontrasepsi pada tahun-tahun pertama Repelita I dirasakan sangat kurang. Selama masa Repelita I berbagai langkah telah diambil agar alat .kontrasepsi dapat tersedia pada tempat dan waktu yang tepat. Dalam    rangka memantapkan penyediaan alat kontrasepsi tersebut,   pada akhir Repelita I telah dapat dicatat kemajuan-kemajuan sebagai berikut:

  1. Produksi I.U.D. telah mulai dilakukan di Indonesia (sejak akhir 1973/74).
  2. Penyediaan pil telah mulai disediakan melalui dana dalam negeri (sejak tahun 1973/74) sedangkan sebelumnya pada umumnya bersumber dari bantuan luar negeri.

 

c. Kegiatan swasta dalam lapangan produksi alat kontrasepsi telah mulai berkembang (misalnya kondom).

Dalam hubungan ini, penyediaan alat kontrasepsi selama   masa Repelita I dapat dilihat pada Tabel XII — 5.

 

TABEL XII—5

PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI

PADA KLINIK-KLINIK KELUARGA BERENCANA 1969/70 — 1973/74

(dalam ribuan)

    R E P E L I T A I  
 

1969/70

1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

1. PM

1.100

1.000

2.500

9.000

15.000

2. I U D

98

236,5

257

436

400

3. KONDOM

       —

      —

25

10

29

Catatan :

Semua angka-angka dalam Tabel XII — 5 adalah angka yang sudah diperbaiki.

Di samping penyediaan alat kontrasepsi, selama masa Repe- lita I telah dapat disediakan pula sarana angkutan (kenda-     raan) untuk para petugas/pelayanan keluarga berencana. Demikian pula telah disediakan peralatan medis untuk klinik keluarga berencana, serta peralatan untuk pusat-pusat latihan keluarga berencana.

 

5.     Pencatatan dan pelaporan.

Pada tahun-tahun pertama Repelita I sistim pencatatan dan pelaporan, khususnya untuk klinik keluarga berencana masih belum seragam. Hal ini dirasakan mengganggu kelancaran pe‑

 

 laksanaan sistim pencatatan dan pelaporan dan sekaligus juga menghambat langkah-langkah untuk menilai kemajuan pelak­sanaan program.

Sejak awal tahun 1971/72 telah dilaksanakan satu sistim pencatatan dan pelaporan (serta dokumentasi) yang berlaku seragam secara nasional. Tujuan utama pembinaan sistim, pen­catatan dan pelaporan ini adalah untuk menyediakan data tentang jalannya pelaksanaan program secara teratur dan terus menerus. Proses pelaporan ini diusahakan berjalan secepat mungkin sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan  dan penentuan kebijaksanaan secara tepat dan cepat.

Dalam rangka penyeragaman sistim pencatatan dan pela-   poran tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai ber-   ikut :

  1.  Pendaftaran klinik keluarga berencana.
  2.  Penggunaan kartu dan formulir yang seragam secara na­sional.
    1.  Penggunaan sistim laporan yang seragam secara nasional.

d.    Mempercepat proses pelaporan balik.

e.     Identifikasi ciri-ciri akseptor secara terus menerus.

 

6.    Penelitian dan penilaian.

Kegiatan penelitian dan penilaian selama Repelita I teruta-      ma ditujukan untuk :

  1. Mengadakan pembinaan para tenaga peneliti (dan staf)      baik di pusat maupun di daerah.
  2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan peni-laian untuk menunjang pelaksanaan keluarga berencana.

Untuk mengadakan pembinaan penelitian keluarga beren-  cana selama masa Repelita I telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

 

  1. Inventarisasi Lembaga-lembaga Penelitian yang bergerak       di bidang penelitian yang ada hubungannya dengan keluar-  ga berencana (sosial, psikologi, anthropologi dan lain se­bagainya).
  2. Inventarisasi lembaga penelitian yang bergerak di lapangan keluarga berencana yang terdapat pada universitas/ perguruan tinggi.
  3. Latihan bagi petugas penelitian keluarga berencana (di da- lam maupun di luar negeri).

Sementara itu telah dilakukan penelitian-penelitian yang secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a.   Penelitian data dasar :

(1)     Penelitian fertilitas dan mortalitas.

(2)     Penelitian mengenai pengetahuan, sikap dan praktek keluarga berencana.

(3)     Pencatatan data pokok tentang kelahiran dan kema­tian.

(4)     Identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan meng­hambat pelaksanaan keluarga berencana.

 

b.   Penelitian dalam rangka follow up:

(1)     Penelitian tentang kebenaran pelaporan jumlah aksep­tor.

(2)     Penelitian kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi.

(3)     Penelitian tingkah laku akseptor setelah menerima alat kontrasepsi.

(4)     Faktor yang mempengaruhi pemilihan suatu metode keluarga berencana.

 

c.    Penelitian dalam rangka penilaian program:

(1) Penelitian kemampuan Petugas Lapangan Keluarga  Berencana.

 

(2)     Penilaian alat mass media untuk keluarga berencana.

(3)     Penilaian hasi1 1atihan yang telah dilakukan.

(4)     Penelitian tentang efisiensi dan efektifitas pembiayaan.

 

7.     Perkembangan jumlah dan ciri khas akseptor.

Dalam tahun pertama Repelita I (1969/70) jumlah akseptor   baru mencapai jumlah 53,1 ribu orang. Jumlah ini terus mening-kat setiap tahun. Pada tahun terakhir Repelita I (1973/74)     jumlah akseptor mencapai jumlah 1.369,1 ribu orang (Tabel         XII 6). Dengan demikian jumlah akseptor baru selama Re-    pelita I (jumlah kumulatif) adalah 3.201,6 ribu orang. Jumlah       ini telah melampaui perkiraan jumlah akseptor baru selama Repelita I, yang semula diperkirakan akan berjumlah 3.000.000 orang.

    TABEL XII 6

JUMLAH AKSEPTOR BARU YANG DICAPAI
MENURUT METHODE KONTRASEPSI
DI JAWA DAN BALI
1969/70 — 1973/74
(dalam ribuan)

    R   E   P   E   L    I   T   A      I  
 

1969/70

   1970/71

 1971/72  1972/73

1973/7174

1.  Pil

14.6

79,8

281,8

607,0

857,7

2.   IUD.

29,0

76,4

212,7

380,3

293,2

3.  Lain-lain

9.5

24,9

24,9

91,6

218,2

Jumlah

53,1

131,1

519,4

1.078,9

1.369,1

Catatan:  Angka-angka dibulatkan.

Sementara itu pencatatan-pencatatan yang dilakukan mange- nai akseptor  baru keluarga berencana dalam tiga tahun terakhir

 

 

561

 

GRAFIK XII — 3
JUMLAH AKSEPTOR BARU YANG DICAPAI MENURUT
METHODE KONTRASEPSI DI JAWA DAN BALI
1969/70 — 1973174
(dalam ribuan )

 

 

 

 

Repelita I (1971/72, 1972/73, 1973/74) menunjukkan beberapa gambaran yang menarik. Ternyata misalnya bahwa kelompok umur yang lebih muda dari para akseptor baru persentasenya terus  menaik (Tabel XII 7) .  Kenyataan ini cukup menggem‑

TABEL XII — 7
PERSENTASE AKSEPTOR BARU
MENURUT KELOMPOK UMUR DI JAWA DAN BALI

Kelompok

Umur            1971/1972 *) .

(Tahun)

1972/1973 *) 1973/1974 *)

15

— 19

3,15

4,64

5,22

20

— 24

16,93

19,44

22,00

25

— 29

26,57

28,73

28,84

30

— 34.

23,08

26,39

25,00

35

— 39

15,42

16,55

15,10

40

— 44

3,85

3,77

3,60

45

— Ke atas

10,70

0,47

0,22

Catatan:

*)   Penelitian dilakukan pada triwulan IV tahun yang bersangkutan.

 

birakan, oleh karena ternyata bahwa pelaksanaan keluarga be­rencana makin mencakup kalangan penduduk yang relatif masih memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melahirkan.

Demikian pula nampak bahwa persentase turut sertanya para akseptor baru dari kalangan petani makin bertambah mening-   kat (Tabel XII 8) . Gambaran ini memberikan harapan bahwa pelaksanaan keluarga berencana lambat laun makin menjadi    milik dari kalangan sebahagian besar masyarakat terutama     yang berada di daerah pedesaan.

Perkembangan lainnya yang menarik pula adalah, bahwa “saluran penghubung” dari mana akseptor baru memperoleh keterangan tentang keluarga berencana juga mengalami peru­bahan. Jika pada tahun 1971/72 untuk sebagian besar para akseptor memperoleh keterangan tentang keluarga berencana   dari para petugas kesehatan, maka pada tahun 1973/74 untuk

 

TABEL XII — 8

  PERSENTASE AKSEPTOR BARU MENURUT
PEKERJAAN SUAMI DI JAWA DAN BALI

PEKERJAAN SUAMI 1971/72 *) 1972/73 *) 1973/74 *)

AKSEPTOR

     
Pegawai Negeri

1t,11

8,70

8,35

Pegawai Swasta

5,82

4,27

4,46

ABM

5,77

2,97

2,63

Pedagang

5,82

3,93

3,64

Petani

58,72

70,82

70,68

Pekerja lepas

8,57

8,46

9,51

Tidak bekerja, dan lain-lain

1,21

0,86

0,70

Catatan: *) Penelitian dilakukan pada triwulan IV tahun yang bersangkutan.

 

 

sebagian besar keterangan tentang keluarga berencana diper-  oleh dari pada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Tabel     XII 9). Dengan demikian maka peranan para PLKB menjadi lebih kentara dan oleh karenanya perlu lebih ditingkatkan pem­binaannya untuk waktu selanjutnya.

Data-data tentang ciri khas para akseptor tersebut tidak    hanya bermanfaat untuk lebih meningkatkan usaha mendapat- kan akseptor baru akan tetapi juga untuk menjaga kelangsung-    an daripada para akseptor yang telah ada..

 

TABEL XII — 9

PERSENTASE JUMLAH AKSEPTOR MENURUT         “SALURAN PENGHUBUNG” KEARAH PELAKSANAAN         KELUARGA BERENCANA

DATANG ATAS PETUNJUK 1971/72 *) 1972/73 *) 1973/74 *)
Teman/Suami/Famili

6,95

3,03

2,02

Akseptor lain

3,26

1,23

0,67

Petugas Kesehatan

48,09

23,54

12,97

P L K B

33,08

40,57

56,75

Dukun

3,01

2,81

1,13

Lain-lain

0,64

5,09

5,88

Tak dikenal

4,98

23,73

20,58

Catatan :

*) Penelitian dilakukan pada triwulan IV tahun yang bersangkutan.

 

 

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: